Memasuki pertengahan tahun anggaran 2016, World Bank bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menggelar rapat management committee (MC meeting) public financial management multi donor trust fund (PFM MDTF) yang mengagendakan pembahasan proposal kegiatan instansi pelaksana/penerima manfaat pada hari Jumat 17 Juni 2016 di Jakarta. Rapat yang diakhiri sebelum waktu sholat Jumat itu, dihadiri oleh 65 orang yang terdiri dari Pihak Donor, Pihak Worldbank, dan Pihak Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rapat dipimpin langsung oleh Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Government of Indonesia Policy Advisory Committee (GOI-PAC) pada PFM MDTF. Dalam pembukaannya, Hadiyanto mengungkapkan beberapa leason learned yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan PFM MDTF tahap I antara lain perlunya menjaga hubungan baik antara stakeholder (Pemerintah Indonesia/GOI, para donor, dan World Bank), perlunya ownership yang kuat terhadap agenda reformasi yang sedang dilaksanakan, pentingnya manajemen perubahan, perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan, perlunya tim kerja yang solid dan komitmen dari instansi pelaksana/penerima manfaat, dan perlunya pemberian reward/penghargaan bagi personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek.
Seusai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi proposal kegiatan Instansi Pelaksana/Penerima Manfaat oleh Moh. Hatta, Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan selaku Ketua Project Service Support Unit (PSSU) dan Bernard Myers selaku Task Team Leader World Bank. Adapun proposal kegiatan yang dipresentasikan merupakan kegiatan yang dibiayai berasal dari kesepakatan Grant Agreement TA0A1903 dari Bank Dunia sebesar USD2,700,000 kepada Pemerintah Indonesia yang diterbitkan pada 2 Maret 2016. Sesuai koridor kegiatan yang dilaksanakan PFM MDTF Tahap II untuk rentang tahun 2014-2018, kegiatan yang akan dilakukan tetap difokuskan pada pembangunan sosial-ekonomi Indonesia melalui penguatan pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari 8 (delapan) komponen antara lain: peningkatan pengawasan dan koordinasi reformasi PFM, pengelolaan dana publik yang tepat sasaran, peningkatan kualitas hubungan belanja negara dan pelayanan publik, peningkatan pelaksanaan anggaran dan pelaporan, peningkatan kepatuhan dan value for money dalam pemanfaatan sumber daya publik, peningkatan kinerja administrasi perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), peningkatan PFM di tingkat pemerintah daerah, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Menanggapi presentasi tersebut pihak donor menyatakan setuju dengan proposal kegiatan. Salah satu pihak donor dari European Union (EU) Pierre Destexhe, Programme Manager, Education-Public Financial Management, European Union mengatakan bahwa setuju dengan program kegiatan tersebut dan akan mempersiapkan juga agenda evaluasi (Mid Term Evaluation) untuk program kegiatan tersebut sekitar Bulan September 2016. Dia berharap hasil evaluasi dapat menjadi masukan yang penting pada pertemuan selanjutnya.
(foto ilustrasi worldbank sumber: okezone.com)
