Sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan dalam bentuk hibah dari beberapa negara donor (Uni Eropa, Belanda, Swiss,USAID dan Kanada), dalam bentuk Public Financial Management Multi Donors Trust Fund I  (PFM MDTF I). PFM MDTF Tahap I difokuskan untuk Pemerintah Pusat dan bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah RI melaksanakan reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara khususnya dalam pelaksanaan Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). PFM MDTF I melibatkan beberapa unit Eselon I dan K/L meliputi:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
  3. Direktorat Jenderal Anggaran;
  4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara;
  5. Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Bappenas;
  7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP);
  8. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Struktur organisasi PFM-MDTF/Governance dalam pengelola dana PFM-MDFT, adalah:

  1. Policy Advisory Committee (PAC)

Policy Advisory Committee (PAC), adalah komite yang anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia, perwakilan lembaga/negara donor, Bank Dunia, dan pihak lain yang terkait. PAC mempunyai tugas membahas dan menetapkan Medium Term Strategy Note (MTSN), menetapkan update Medium Term Strategy Note dan memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PFM MDTF.

  1. Management Committee (MC)

MC adalah komite yang anggotanya terdiri dari perwakilan lembaga/negara donor dan Bank Dunia.

  1. Government of Indonesia – Policy Advisory Committee (GOI-PAC)

GoI-PAC adalah komite yang angotanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

  1. Government of Indonesia – Management Committee Representatives (GOI-MCR)

GOI-MCR adalah komite yang anggotanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

  1. Project Implementation Unit (PIU)

PIU adalah unit yang dibentuk oleh Instansi Pelaksana kegiatan PFM-MDTF.

  1. Project Support and Services Unit (PSSU)

PSSU adalah unit yang dibentuk dengan keputusan Menteri Keuangan yang bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan TF0A1903. PSSU mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Mengelola perjanjian Hibah Luar Negeri dari PFM-MDTF II dan memberikan dukungan administratif kepada instansi implementasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan PFM-MDTF;
  2. Menyusun Laporan Monitoring and Evaluation secara periodik yang mencakup kegiatan dari semua Implementing Agency yang tercakup dalam perjanjian Hibah Luar Negeri;
  3. Membina dan memberikan dukungan administratif kepada Implementing Agency, serta menjembatani antara Tim PFM-MDTF Bank Dunia dan semua Implementing Agency lingkup PFM-MDTF tahap kedua;

PFM-MDTF I diadministrasikan dan dikelola oleh Bank Dunia dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Executing Agency (EA). Berdasarkan Grant Agreement (GA) yang disepakati PFM-MDTF I berakhir pada tahun 2013, namun dalam pelaksanaan kegiatan PFM-MDTF I ini mengalami amandment Grant Agreement sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan hibah ini adalah modernisasi operasional anggaran dan perbendaharaan. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), merupakan sistem yang menjadi dasar dari sebuah sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk Kementerian Keuangan. Suksesnya implementasi SPAN dicapai melalui kerja keras dan kerja sama dari Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, dan para donor.

PFM-MDTF I telah memberikan manfaat tidak hanya untuk Kementerian Keuangan namun juga untuk seluruh Stake Holder, banyak prestasi PFM I di seluruh program yang patut dicatat. Dalam hal manajemen kas, Kementerian Keuangan telah membangun Pembentukan Rekening Perbendaharaan pada tahun 2009 dengan menerapkan berbagai langkah untuk terus memperbaiki proses keuangan negara. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang pelaksanaan anggaran untuk mengurangi prosedur yang tidak perlu dan memfasilitasi implementasi anggaran yang lebih tepat waktu. Kementerian Keuangan juga menerapkan integrasi Information Communication Technology (ICT) melalui Pembentukan Pusat Informasi dan Teknologi (PUSINTEK), yang memfasilitasi konsolidasi layanan umum di seluruh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas operasional Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Pada administrasi perpajakan, perbaikan terlihat melalui pelaksanaan e-invoice untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan e-filing untuk pengembalian pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah meningkatkan keamanan, integritas, dan kinerja Pembayar Pajak dan Registrasi Sub-Sistem, dan mengembangkan cetak biru yang strategis untuk meningkatkan operasi Information Communication Technology (ICT) di seluruh administrasi pajak.

               Kemajuan juga telah dicapai dalam mempersiapkan, meninjau, dan mengelola anggaran. Telah ada pengurangan tingkat detail dalam dokumen anggaran untuk memfasilitasi transparansi, serta penggabungan beberapa elemen dari penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Langkah dasar juga telah diambil menuju integrasi yang lebih baik dari proses perencanaan dan penganggaran, termasuk pengembangan kerangka kerja monitoring dan evaluasi. Ini adalah reformasi yang menantang di mana saja, tetapi dibuat lebih sulit oleh fragmentasi di lembaga-lembaga "pusat pemerintahan" Indonesia. Kebijakan pengembangan kapasitas telah memberikan kontribusi penting bagi agenda reformasi, sebagai rekomendasi dari beberapa studi analitis yang didukung oleh MDTF telah direfleksikan dalam kebijakan baru dari pemerintah. Contoh terakhir adalah dukungan MDTF yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu memberikan informasi analitis yang berguna sebagai masukan untuk pembahasan anggaran.

               Melihat gambaran PFM secara keseluruhan, dua penilaian terhadap Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) dapat memberikan bukti paling jelas tentang kemajuan Indonesia. Pada bulan Desember tahun 2012  dalam Laporan PEFA, yang dibiayai dengan dukungan MDTF, mengukur kemajuan dalam sistem PFM dari tahun 2007 sampai 2011. Di antara 31 indikator yang diukur, Indonesia menunjukkan kemajuan pada 14 indikator, sementara hanya 2 yang menunjukkan penurunan. Area yang menunjukkan peningkatan keseluruhan terbesar terkait dengan kelengkapan dan transparansi, prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran, dan pengawasan eksternal dan audit.

Program yang diajukan dan Alokasi yang Terindikasi untuk Kegiatan dibawah PFM-MDTF I:

Kegiatan PFM MDTF II dilaksanakan oleh Government of Indonesia (GOI) dituangkan dalam Grant Agreement (GA) TF0A1903 PFM MDTF Support to Indonesia Public Financial Management Reform Project, tanggal 2 Maret 2016. Berdasarkan MTSN I, Proyek PFM-MDTF II terdiri atas 8 (delapan) komponen yang berisi kegiatan pendukung dalam pencapaian tujuan proyek, yaitu:

NO. KOMPONEN/ FOKUS AREA INSTANSI PELAKSANA/PENERIMA MANFAAT
1. Peningkatan Pengawasan dan koordinasi reformasi PFM PSSU dan Setjen
2. Peningkatan kualitas hubungan belanja negara dan pelayanan publik Bappenas  dan DJA, Pemda DKI Jakarta
3. Peningkatan kualitas hubungan belanja negara dan pelayanan publik DJA, Rocankeu, Bappenas
4. Peningkatan pelaksanaan anggaran dan pelaporan DJPBN dan DJA
5. Peningkatan Kepatuhan dan value for money dalam pemanfaatan Sumber Daya Publik Itjen Kemenkeu, BPKP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia ( AAIPI), Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Badan Keahlian DPR
6. Peningkatan Kinerja administrasi perpajakan dan PNBP DJP
7. Peningkatan PFM ditingkat pemerintah daerah DJPK, Pemda Bojonegoro
8. Penguatan kapasitas kelembagaan Pusintek dan Biro Organta, CTO 


Berdasarkan Policy Advisory Committee (PAC) Meeting yang dilaksanakan tanggal 16 Juni 2017, terdapat perubahan prioritas kegiatan PFM-MDTF II dari 8 komponen kegiatan (MTSN I) menjadi 4 pilar kegiatan (MTSN II), yakni:

No. Komponen Activity & Output Instansi Pelaksana/Penerima Manfaat
1 VI Meningkatkan Administrasi Perpajakan DJP
2 II, III, IV & V Efisiensi Anggaran Bappenas, DJA, DJPBN, ITJEN
3 VII Transfer Fiskal DJPK
4 I, VIII Mendukung Sekretariat Jenderal untuk mengelola reformasi PFM secara strategis di seluruh Kementerian Keuangan PSSU, Pusintek

MTSN adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan, sasaran, tujuan, indikator kinerja, dan prioritas kegiatan untuk setiap komponen yang dapat didukung oleh PFM MDTF secara keseluruhan. MTSN disusun berdasarkan masukan dari pemerintah, Bank Dunia dan para donor dengan mempertimbangkan prioritas pemerintah sesuai arahan dari Presiden, Menteri, serta para pejabat Eselon I yang terlibat dalam pelaksanaan PFM MDTF.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Executing Agency (EA) bertugas menjadi koordinator atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari TF0A1903. Dalam menjalankan tugasnya, Executing Agency, dibantu oleh Project Support and Service Unit (PSSU) yang merupakan Satuan Kerja Sementara di Sekretariat Jenderal. 

Kegiatan PFM-MDTF II ini juga melibatkan beberapa unit Eselon I Kementerian Keuangan dan K/L yang memperlukan dana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik, PIU atau penerima manfaat dari TF0A1903 sebagai berikut yaitu:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Inspektorat Jenderal;
  3. Direktorat Jenderal Anggaran
  4. Direktorat Jenderal Pajak
  5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
  6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
  7. Bappenas;


Echelon I Ministry of Finance